Breaking News

H Lulung: Ketimbang Menggaji Pengangguran, Mendingan Jokowi Suntik BPJS


Mata Angin - Ketua DPP PAN, Abraham Lunggana alias H Lulung, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan penggunaan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyuntik anggaran BPJS Kesehatan.

Menurutnya, hal itu lebih penting daripada membuang anggaran untuk “menggaji” pengangguran melalui program kartu Prakerja yang mulai dijalankan pada 2020.

Ia lantas mempertanyakan langkah Jokowi yang dianggap membuang banyak anggaran untuk program Prakerja saat iuran BPJS Kesehatan justru dinaikkan pemerintah sebesar seratus persen.

"Harusnya perhatiin itu kenaikan iuran BPJS Kesehatan dulu. Harus didahulukan tentang sisi kesehatan sama kesejahteraan dulu lah harusnya," kata Lulung kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, ditetapkan ketentuan iuran BPJS Kesehatan yang baru dan berlaku pada Januari 2020.

Beleid itu mengatur iuran untuk kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per bulan per peserta.

Sementara, untuk kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.

Lebih lanjut, Lulung menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengutamakan APBN untuk sektor kesejahteraan dan kesehatan masyarakat ketimbang membuat program yang tak penting.

Terlebih lagi, kata dia, pelbagai program kesejahteraan masyarakat seperti dana bantuan sosial, program keluarga harapan dan lainnya kini belum merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Seperti bantuan tunai, bantuan langsung, bantuan keluarga sejahtera juga belum merata itu. Di Jakarta saya lihat belum merata itu. Apalagi tentang itu (prakerja) rawan," ujarnya.

Melihat hal itu, Lulung meminta agar pemerintah tak terlalu terburu-buru dalam mengimplementasikan program kartu prakerja.

Ia khawatir program itu rawan disalahgunakan seperti Dana Desa bila tak dikaji secara matang oleh pemerintah.

Ia pun berharap agar implementasi program kartu prakerja turut menyertakan aspek pengawasan yang melekat agar tak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Jangan terburu-buru makanya, dikaji dulu deh. Makanya skemanya itu dapat dijamin untuk diawasi karena Itu rawan sekali ya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan, pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar Rp 3,65 juta sampai dengan Rp 7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah mulai 2020 mendatang. Jumlah itu nantinya untuk membiayai para peserta dalam berbagai keperluan. [mc]

loading...

Tidak ada komentar